Rabbana News– Menjadi seorang legislator tidak hanya dituntut memahami persoalan pemerintahan dan kebijakan publik. Kedekatan dengan masyarakat serta kemampuan menyerap aspirasi konstituen juga menjadi bagian penting dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat.
Hal itu yang berupaya dilakukan Asep Rafi, legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang dikenal cukup dekat dan mudah berbaur dengan masyarakat.
Di tengah kesibukannya sebagai anggota DPRD Pandeglang , Asep Rafi kerap meluangkan waktu untuk bertemu langsung dengan warga, baik dalam kegiatan masyarakat maupun melalui berbagai agenda kunjungan ke daerah pemilihannya.
Gaya komunikasinya yang santai membuat Asep Rafi relatif mudah diterima berbagai kalangan. Ia tidak segan berbincang dengan warga dari berbagai latar belakang, mendengarkan keluhan, sekaligus menyerap aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat.
Bagi Asep Rafi, menjaga hubungan dengan konstituen bukan hanya dilakukan ketika memasuki momentum politik. Silaturahmi dan komunikasi dengan masyarakat harus terus dirawat agar wakil rakyat memahami kondisi nyata yang dihadapi warga.
“Bagi saya, masyarakat adalah bagian penting dalam menjalankan amanah sebagai wakil rakyat. Karena itu, komunikasi dan silaturahmi harus terus dijaga,” ujar Asep Rafi.
Menurutnya, berbagai persoalan yang disampaikan masyarakat menjadi bahan penting untuk diperjuangkan melalui lembaga legislatif sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.
Kedekatan dengan masyarakat juga menjadi ruang bagi dirinya untuk memperoleh masukan secara langsung mengenai kebutuhan pembangunan, pelayanan publik maupun persoalan sosial yang terjadi di lingkungan warga.
Dengan gaya yang komunikatif dan tidak berjarak, Asep Rafi berupaya menunjukkan bahwa menjadi legislator bukan sekadar hadir dalam ruang sidang, tetapi juga turun dan berinteraksi langsung dengan masyarakat.
Bagi konstituen, kehadiran wakil rakyat yang mau mendengar dan berkomunikasi secara langsung menjadi bagian penting dalam membangun hubungan yang sehat antara masyarakat dan lembaga legislatif.***
